Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) bersama Bhineka Institute meluncurkan program Mapping Potensi Pancasila untuk memulai langkah menuju Wonosobo sebagai Laboratorium Pancasila pada Sabtu, 16 November 2024. Bertempat di Pendopo Bupati, kegiatan ini menjadi tonggak awal menuju cita-cita besar menjadikan Wonosobo sebagai Laboratorium Pancasila.
Kepala Bakesbangpol Wonosobo, Agus Kristiono menyampaikan, terdapat empat desa sebagai perintis, yaitu Desa Buntu, Desa Kadipaten, Kelurahan Jaraksari, dan Desa Tanjunganom. Ia menegaskan, keempat desa tersebut memiliki potensi kuat dalam mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, toleransi dan kebersamaan. Agus juga mengapresiasi peran tokoh agama, tokoh pemuda, budayawan dan elemen masyarakat lainnya yang aktif dalam mendukung inisiatif ini.
Ia menambahkan, meski baru mencakup empat desa, potensi serupa sebenarnya tersebar luas di banyak desa lain. Rencana pengukuhan Desa Pancasila masih menunggu pengesahan Perda Wawasan Kebangsaan oleh DPRD, yang dijadwalkan selesai pada 2025, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Perbup.
Agus menjelaskan, program ini mendapat dukungan dari berbagai tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, budayawan serta elemen lain. Keberagaman budaya, agama dan kepercayaan masyarakat Wonosobo diakui sebagai kekuatan yang menjaga harmoni sosial.
Direktur Bhineka Institute, Muhammad Lutfi, menambahkan, pihaknya tengah fokus pada riset untuk memetakan potensi Desa Pancasila. Lutfi juga menekankan pentingnya menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, terutama menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks. Menurutnya, melalui implementasi Pancasila, dapat meminimalisir dampak buruk dari konflik sosial. Wonosobo menjadi lokasi perdana untuk program ini sebagai contoh nasional.
Lutfi menuturkan, dengan peluncuran program ini, Wonosobo tidak hanya mencatatkan diri sebagai pengusung nilai-nilai kebangsaan. Melainkan juga membuka jalan untuk menjadi Laboratorium Pancasila yang dapat menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia.