BUMDESMA LEKSONO TANAM JAGUNG BERSAMA DI 10 HEKTAR LAHAN PADA ENAM DESA

Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Kabupaten Wonosobo bersama Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Kecamatan Leksono melakukan percepatan swasembada pangan nasional. Melalui kegiatan Menanam Jagung Bersama di Desa Selokromo pada Rabu, 24 September 2025, kedua pihak berkolaborasi menggerakkan petani di enam desa untuk menanam jagung hibrida secara terpadu.

Ketua DPD Perhiptani Wonosobo, Bagus Setyo Wibowo menyampaikan Perhiptani berperan dalam pengawalan teknis, pendampingan budidaya, serta penyebaran informasi teknologi pertanian modern. Pihaknya bersama seluruh penyuluh pertanian di Wonosobo memastikan pendampingan berjalan maksimal agar hasil tanam sesuai target ketahanan pangan. 

Program ini memanfaatkan dana ketahanan pangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) enam desa yang tergabung dalam Bumdesma Leksono. Lahan yang dikelola mencapai 10 hektare, dengan 6 hektare siap tanam dan 4 hektare lainnya sedang disiapkan. Enam desa yang berpartisipasi adalah Jonggolsari, Besani, Selokromo, Manggis, Durensawit dan Sokokerto.

Direktur Utama Bumdesma Laksana Mapan, Sistoyo, menyebutkan bahwa pilihan menanam jagung didasarkan pada tingginya permintaan pasar, termasuk komitmen Bulog yang siap menyerap hasil panen dengan harga eceran tertinggi Rp5.500 per kilogram. 

Ia mengungkapkan bahwa program ketahanan pangan di Kecamatan Leksono tidak hanya fokus pada pertanian, tetapi juga sektor peternakan. Untuk tahap awal, enam desa bersepakat mengembangkan penanaman jagung dan penggemukan sapi sebagai langkah strategis memenuhi kebutuhan pangan.

Untuk menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan produktivitas, kegiatan ini menerapkan teknologi transplanter, yaitu mesin tanam otomatis yang memungkinkan bibit jagung tertanam dengan rapi, seragam, dan cepat. Teknologi ini diyakini mampu menghemat tenaga kerja, waktu, serta biaya tanam.

Penanaman perdana dimulai September dan ditargetkan panen pada akhir Desember 2025, dengan siklus produksi selama 120 hari. Ke depan, Perhiptani dan Bumdesma berharap model kolaborasi ini menjadi contoh pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan yang dapat diterapkan di wilayah lain. (FAZ)