Advokasi kebijakan dianggap memiliki mempunyai peran sangat penting dalam proses kebijakan publik. Maka penting kiranya untuk membekali ilmu bagaimana mengawal kebijakan bagi semua pihak.
Sama halnya dengan Kelompok Pekerja Migran Indonesia, advokasi kebijakan diharapkan dapat mempengaruhi pengambil kebijakan untuk bekerja dengan menjunjung transparansi dan responsiveness dalam pengambilan keputusan.
Maka dari itu Social Analysis And Research Institute (SARI) atau Lembaga Penelitian dan Analisis Sosial menyelenggarakan peningkatan kapasitas Advokasi Kebijakan pada Rabu, 29 Mei 2024. Kegiatan yang menyasar Kelompok Pekerja Migran dan Keluarganya ini juga bekerjasama dengan Migrant Care yang didukung oleh Inklusi.
Ketua SARI, Tri Hananto menyebut kegiatan ini mendatangkan 30 peserta dari 10 Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) yang tersebar pada 4 kecamatan. Advokasi ini tidak terbatas pada upaya mempengaruhi perubahan kebijakan tetapi juga mendorong bagaimana implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan hasil evaluasi dimanfaatkan secara tepat guna.
Menurutnya saat ini ada beberapa kebijakan yang perlu dilakukan perubahan atau perbaikan bahkan membutuhkan kebijakan baru. Ia berharap dengan kegiatan ini para buruh migran dapat melakukan advokasi baik tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten terutamanya dalam hal pembangunan di Wonosobo.
Dalam kesempatan ini ia menghadirkan fasilitator yang ahli dalam bidang ini yakni Direktur Lembaga KITA. (FAZ)