.jpg)
Sebagai langkah nyata memperkuat perlindungan bagi pekerja migran, Pemerintah Kabupaten Wonosobo membentuk Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pembentukan tim ini menjadi respons atas tingginya jumlah warga Wonosobo yang bekerja di luar negeri, yakni mencapai lebih dari 2000 orang setiap tahun. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan proses penempatan tenaga kerja dilakukan secara legal dan aman.
Ditemui di kantornya, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi (Disnakerintrans) Kabupaten Wonosobo, Firman Cahyadi menyampaikan, perhatian terhadap isu perdagangan orang menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin perlindungan pekerja, baik di dalam maupun luar negeri. Ia menyebut, pemerintah ingin memastikan bahwa penempatan tenaga kerja dilakukan secara berkualitas, tidak hanya sekadar mengirimkan pekerja tetapi juga meminimalkan potensi pelanggaran dan eksploitasi.
Firman menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk kepolisian dan pemerintah desa, guna menyamakan langkah dalam pencegahan praktik perdagangan orang. Ia menambahkan, TPPO sering kali berawal dari penempatan kerja ilegal, sehingga edukasi dan literasi masyarakat menjadi hal yang penting. Ia menekankan agar calon pekerja migran memanfaatkan sistem resmi seperti Sistem Informasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), yang menyediakan informasi valid mengenai negara tujuan, jenis pekerjaan, hingga besaran upah.
Firman menegaskan, peran penting pemerintah desa menjadi garda terdepan dalam pencegahan TPPO guna mengawasi warganya yang hendak bekerja ke luar negeri. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja dari pihak yang tidak jelas, dan selalu memastikan perusahaan penempatan terdaftar secara resmi di Disnakerintrans.
Meski belum ditemukan kasus TPPO di Wonosobo sepanjang 2025, Firman mengingatkan potensi pelanggaran masih tetap ada. Saat ini, mayoritas pekerja migran asal Wonosobo masih bekerja di sektor rumah tangga di wilayah Asia Pasifik, seperti Hong Kong dan Taiwan. Pemerintah berharap, dengan peningkatan pelatihan dan sertifikasi, lebih banyak warga bisa menembus pasar kerja formal luar negeri dengan cara yang aman, legal, dan sejahtera.