.jpg)
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Wonosobo Melawan melangsungkan aksi damai di depan Gedung Kantor Bupati. Aksi damai itu membawa sejumlah tuntutan, empat untuk nasional dan tujuh kepada daerah.
Massa yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), komunitas ojek online, serta mahasiswa internal Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) itu berkumpul di Taman Selomanik pada Jumat, 26 Juni 2026 sekitar pukul 13.00 siang. Mereka lalu berjalan kaki menuju Kantor Bupati Wonosobo untuk menyuarakan aspirasinya.
Beberapa di antara mereka membawa spanduk bertuliskan gagasan yang akan disampaikan. Tak lama, massa kemudian ditemui langsung oleh Sekretaris Daerah Wonosobo One Andang Wardoyo bersama Wakil Ketua DPRD Achmad Faqih dan beberapa anggota dewan lainnya.
Ketua PC PMII Wonosobo sekaligus salah satu koordinator lapangan, Ahmad Nur Solikh, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas kebijakan politik yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam orasinya, ia menyerukan sejumlah tuntutan nasional dan daerah.
Salah satunya adalah kritik keras terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menelan anggaran APBN terlalu besar, sehingga memangkas alokasi sektor lain yang lebih krusial. Selain itu pihaknya juga menyoroti adanya dugaan penyelewengan anggaran dalam program Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Massa juga memprotes pengesahan UU TNI/Polri yang dinilai minim partisipasi publik serta rencana pembangunan Batalyon Pertanian seluas 600 hektar di Kecamatan Kepil yang dikhawatirkan mengancam hajat hidup mayoritas warga Wonosobo yang bekerja sebagai petani. Selain itu, mereka juga menyoroti kenaikan harga BBM yang berimbas pada banyak sektor.
Sedangkan pada level daerah, Solikh menjelaskan terdapat tujuh tuntutan. Antara lain infrastruktur termasuk penerangan jalan, pengentasan kemiskinan, evaluasi dan audit dendan independen serta transparan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Lebih dari itu, massa juga menuntut pemda memperhatikan nasib dan kesejahteraan guru, menuntaskan pembangunan stadion, menindak tegas pelaku perusakan lingkungan di Wonosobo. Solikh menambahkan, pihaknya juga menuntut dan mendesak Pemkab Wonosobo agar transparan terhadap anggaran daerah maupun desa.
Solikh mengatakan pihaknya akan terus mengawal tuntutan-tuntutan tersebut dan memastikan suara rakyat didengar oleh pemerintah. Ia juga mengajak masyarakat Wonosobo untuk peka terhadap kondisi sosial politik dan tidak apatis pada kebijakan pemerintah.
Menanggapi gelombang protes tersebut, Sekretaris Daerah Wonosobo One Andang Wardoyo menyampaikan apresiasinya atas kritik dan masukan yang diberikan. Ia juga mengingatkan agar setiap pendapat harus dilengkapi dengan data yang akurat.
Andang menjelaskan bahwa Pemkab Wonosobo memiliki mekanisme pengawasan internal melalui Inspektorat, BPK, maupun BPKP. Pemeriksaan tata kelola keuangan rutin dilakukan oleh BPK setiap tahun dan hasilnya dibuka secara transparan kepada publik setelah 60 hari.
Mengenai program pemerintah pusat seperti MBG dan KDMP, Andang menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyukseskan program tersebut karena strukturnya yang inheren dengan pusat. Meski demikian, Pemkab Wonosobo tetap melakukan pengawasan ketat melalui satgas ke lapangan. Sementara itu masukan terkait infrastruktur dan yang lain akan dijadikan evaluasi agar pemkab semakin lebih baik ke depannya.