Efektivitas dan efisiensi menjadi fokus utama pembahasan dalam rapat koordinasi pemerintahan Kabupaten Wonosobo. Penekanan diberikan pada pentingnya sinergi antarperangkat daerah dan BUMD untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih luas, merata, serta berkeadilan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Wonosobo, Amir Husein pada Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Wonosobo digelar di Ruang Mangunkusumo Setda Selasa 9 September 2025.
Wakil Bupati Wonosobo, Amir Husein menyampaikan, pelaksanaan tugas pemerintahan harus selalu mengacu pada kewenangan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pembagian tugas yang jelas akan memungkinkan pemerintah daerah bersama BUMD menjangkau masyarakat dengan lebih optimal. Ia juga menekankan, menjaga ketertiban dan ketenteraman tidak bisa dilakukan seorang kepala daerah saja, melainkan membutuhkan dukungan semua pihak.
Amir mendorong perangkat daerah dan BUMD agar menyusun program yang benar-benar pro masyarakat, dengan mengedepankan pelayanan prima dan akuntabel. Ia mengingatkan untuk menghindari kegiatan seremonial maupun pernyataan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan, karena dapat mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deddy Winarwan, menegaskan pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan. Ia menyebut, sinergi pusat dan daerah harus diarahkan pada pencapaian astacita Presiden menuju Indonesia Emas 2045, sehingga setiap kebijakan mampu menghadirkan solusi nyata dan berdampak langsung pada masyarakat.