GERAK BERSAMA AKHIRI KEKERASAN DIGITAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (HAKTP) kembali menjadi pengingat bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga semakin masif di ruang digital. Dalam Kampanye HAKTP yang digelar Rabu, 10 Desember 2025, berbagai pihak menegaskan bahwa perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran harus menjadi agenda bersama, bukan sekadar seremoni tahunan.

Ketua Social Analysis and Research Institute (SARI) Solo, Tri Hananto, menjelaskan bahwa HAKTP merupakan kampanye global yang berlangsung setiap 25 November hingga 10 Desember, menghubungkan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dengan Hari Hak Asasi Manusia. Gerakan ini diperingati di banyak negara, termasuk Indonesia, karena kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan serius, terutama di era digital.

Isu kekerasan digital juga menjadi sorotan Senior Program Manager Migrant Care Jakarta, Mulyadi. Ia menegaskan bahwa teknologi menghadirkan dua sisi: peluang dan ancaman. Teknologi digital sekarang menjadi saksi bagaimana perempuan, anak, dan pekerja migran menjadi korban penyalahgunaan teknologi—mulai dari penipuan job scam di Kamboja, perjudian online, perundungan, hingga kekerasan berbasis gender online. Ia menambahkan bahwa tema global HAKTP tahun ini menegaskan fokus yang sama: mengakhiri kekerasan digital.

Menurutnya, ruang digital harus diupayakan sebagai ruang aman, ramah perempuan dan anak, serta inklusif. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bergandengan tangan mengakhiri kekerasan digital. Desbumi dan organisasi masyarakat sipil lainnya harus menjadi garda terdepan dalam memastikan teknologi digunakan secara positif, terutama terkait migrasi aman.

Dari sisi pemerintah daerah, Bupati Wonosobo melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Satriyatmo, menekankan bahwa Wonosobo merupakan salah satu kantong pekerja migran terbesar. Banyak di antara mereka adalah tulang punggung keluarga, sehingga perlindungan tidak boleh berhenti pada proses pemberangkatan saja. 

Satriyatmo menegaskan bahwa perlindungan bukan semata tugas pemerintah. Kekerasan terhadap perempuan, pelanggaran HAM, ancaman terhadap anak, dan kerentanan pekerja migran adalah masalah lintas sektor yang menuntut gerakan bersama. (FAZ)