.jpg)
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo resmi membentuk Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Pimpasa dilantik langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Wonosobo Imam Bahri pada saat Sosialisasi Pencegahan TPPO dan TPPM di Horison Resort Dieng belum lama ini. Imam menjelaskan, Pimpasa nantinya akan bertindak seperti Babinsa atau Bhabinkamtibmas namun di bidang imigrasi.
Hadirnya Pimpasa akan menguatkan sinergi antara aparat desa, masyarakat dan imigrasi. Imam berharap Pimpasa bisa menjadi garda terdepan dalam mencegah warga desa menjadi korban TPPO dan TPPM.
Lebih lanjut Imam menilai bahwa Wonosobo merupakan wilayah dengan penduduk yang dinamis dan memiliki keterhubungan dengan daerah di sekitarnya. Sehingga Wonosobo memiliki potensi gerakan orang yang cukup tinggi.
Menurutnya isu perdagangan orang dan penyelundupan manusia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Pencegahan TPPO dan TPPM merupakan bentuk perlindungan nyata pada masyarakat, utamanya para Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pada saat yang sama, Kepala Bidang Persesuaian dan Perlindungan Tenaga Kerja (PP dan PTKA) Disnakerintrans Wonosobo Dwi Sulistiani mengatakan, pihaknya juga melakukan berbagai upaya dalam pencegahan TPPO. Antara lain melalui perda, sosialisasi dan pencegahan di sembilan lokasi yang merupakan kantong CPMI dan masih banyak lagi.
Pada kesempatan tersebut ia juga menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh sejak pra penempatan, masa penempatan hingga purna penempatan. Ani menyebut, Kecamatan Watumalang memiliki jumlah PMI yang paling banyak. Pada tahun 2023, pihaknya mencatat terdapat 500 hingga 600 orang PMI di wilayah tersebut. Sedangkan negara yang paling banyak diincar yakni Hongkong.