Ketua Tim Penilaian HAM sekaligus anggota Komas HAM, Anis Hidayah menyampaikan, penilaian HAM ini dilakukan menyusul adanya urgensi yang sering terjadi baik di kalangan Lembaga Daerah maupun Pusat. Menurutnya, rekomendasi atas kasus maupun situasi HAM di Indonesia seringkali tidak mendapat tanggapan serius dari pihak terkait.
Selain itu, ketidakseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi kasus maupun kajian Komnas HAM mengindikasikan lemahnya kemauan negara dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip. Maka dari itu, dengan adanya Penilaian HAM ini diharapkan akan menjadi evaluasi dalam memenuhi hak asasi warga negara.
Maka dari itu pada Jumat, 20 September 2024 pihaknya menggelar melaksanakan FGD (Forum Group Disscusion) untuk merumuskan indikator penilaian HAM. Dalam kesempatan ini hadir pemangku kebijakan serta masyarakat.
Dalam kesempatan ini Anis ingin memperoleh masukan atas konsep Penilaian HAM, termasuk indikator terhadap Pemerintah Daerah yang segera disusun tim. Ia juga ingin memberikan pemahaman secara lebih mendalam tentang program Penilaian HAM kepada Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pilot project pada tahun 2025.
Saat membuka FGD, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo menyampaikan beberapa masukan terkait Penilaian HAM yang akan dilakukan di Wonosobo. Pertama, mengingat kompleksitas yang akan dinilai, dalam hal ini Andang meminta kepada tim penilai untuk memperhatikan unsur lokalitas yang ada di Kabupaten Wonosobo. Sehingga perlu adanya formulasi penilaian yang tepat sehingga mendapatkan hasil yang sesuai tentunya.
Lebih lanjut Andang menyampaikan, bertepatan dengan momentum Kabupaten Wonosobo menjadi Tuan Rumah bagi penyelenggaraan Festival HAM Indonesia pada tahun 2018, dibentuk Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dengan masa bakti 2018-2021. Lembaga ini berperan penting dalam mengedukasi, mengupayakan mainstreaming, serta melaporkan capaian atas progres tentang pemajuan HAM di berbagai sektor kepada Bupati Wonosobo.
Ia berharap momen ini dapat digunakan sebaik mungkin untuk membuka pintu-pintu diskusi menuju ruang untuk bertukar ide dan belajar. Ia juga meminta kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah, untuk menjadikan momentum ini sebagai tonggak percepatan transformasi formulasi kebijakan dengan pengarusutamaan pemenuhan HAM, sehingga seluruh kebijakan berperspektif HAM.