KABUPATEN WONOSOBO TERUS DORONG PEMBANGUNAN BERBASIS HAM

Kabupaten Wonosobo mendapat kunjungan langsung dari Komnas HAM RI dalam rangka penilaian pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) di daerah, Selasa 24 Juni 2025. 

Penilaian ini merupakan bagian dari program audit HAM nasional yang bertujuan mendorong penguatan kebijakan daerah agar lebih berpihak pada pemenuhan hak dasar warga. Selama tiga hari ke depan, tim Komnas HAM akan melakukan verifikasi ke sejumlah instansi, organisasi masyarakat, hingga fasilitas publik.

Dalam sambutannya, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menyampaikan, meski Wonosobo masih dihadapkan pada tantangan kemiskinan dan keterbatasan fiskal, Wonosobo memiliki kekuatan sosial berupa harmoni dalam keberagaman. 

Ia menegaskan, sejak 2013 Wonosobo secara konsisten membangun ekosistem kebijakan yang berperspektif HAM, termasuk dengan lahirnya Perda Kabupaten Ramah HAM dan pembentukan Komisi Wonosobo Ramah HAM.

Bupati mengungkapkan, keberpihakan terhadap kelompok rentan telah diwujudkan melalui berbagai program seperti pendidikan inklusif, pelayanan publik terbuka, penanggulangan stunting, serta gerakan peduli lansia. Menurutnya, pemajuan HAM bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam membangun daerah yang adil dan berkelanjutan. 

Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah menegaskan, audit HAM merupakan program prioritas nasional sejak 2024 untuk mengukur komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar warga, terutama hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pangan. Ia mengungkapkan, masih ada ribuan kasus pelanggaran HAM setiap tahunnya, sehingga penilaian ini penting untuk mendorong perbaikan nyata, bukan hanya administratif.

Anis berharap Wonosobo bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Hasil penilaian akan diumumkan secara nasional pada 10 Desember mendatang bertepatan dengan Hari HAM Sedunia. 
Ia menambahkan, penegakan HAM tidak hanya tugas negara, tetapi tanggung jawab kolektif semua pihak untuk menciptakan ruang hidup yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.