Keterbukaan Informasi Didorong Jadi Budaya Kerja

Keterbukaan Informasi Didorong Jadi Budaya Kerja
 

Keterbukaan informasi publik didorong menjadi budaya kerja perangkat daerah sepanjang tahun, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi diharapkan menjadi sarana memperbaiki kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Setda Wonosobo M. Riyatno dalam Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026, pada Selasa 29 September 2026. Kegiatan diikuti oleh sekretaris perangkat daerah dan kecamatan selaku PPID Pelaksana serta admin pelayanan informasi.

Riyatno menjelaskan, kepercayaan masyarakat membutuhkan informasi mengenai program, anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan hasil pembangunan yang jelas, akurat, mutakhir, serta mudah diakses. Karena itu, pelayanan informasi perlu melibatkan seluruh bidang dan unit kerja, bukan hanya admin PPID atau petugas pelayanan.

Monev tahun ini dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni penilaian website dan media sosial, uji kompetensi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, serta Presentasi Uji Publik bagi 10 perangkat daerah terbaik dari dua tahap sebelumnya. Penilaian mencakup keaktifan kanal, pembaruan dan akses informasi, pemahaman regulasi, hingga bukti praktik perbaikan pelayanan.

Riyatno meminta, seluruh PPID Pelaksana melakukan pemeriksaan internal terhadap kanal dan kelengkapan informasi serta segera menindaklanjuti hasil sosialisasi. Keberhasilan keterbukaan informasi dinilai tidak hanya dari hasil monev, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan dan tumbuh kepercayaan kepada pemerintah.