.jpg)
Pemerintah Kabupaten Wonosobo tengah mengkaji penerapan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang lebih fleksibel dan adaptif, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Wonosobo, One Andang Wardoyo, menyampaikan bahwa kebijakan ini mengacu pada arahan pemerintah pusat terkait konsep Work From Anywhere (WFA). Ia menegaskan, WFH tidak boleh dimaknai sebagai hari libur, melainkan tetap menuntut ASN bekerja secara profesional dengan hasil yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam rencana penerapannya, tidak semua ASN akan menjalankan skema WFH. Ia menjelaskan, pejabat struktural seperti eselon II, kepala dinas, dan camat tetap diwajibkan hadir di kantor guna menjaga stabilitas pelayanan publik dan koordinasi antarinstansi. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah juga menyiapkan sistem pelaporan kinerja berbasis daring, di mana ASN wajib menyusun rencana kerja harian serta melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan secara rutin.
Ia menambahkan, kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur digital, sumber daya manusia, serta efektivitas pengawasan. Pemkab Wonosobo berharap, melalui skema ini, dapat tercipta pola kerja yang lebih modern dan fleksibel tanpa mengurangi disiplin serta tanggung jawab ASN dalam melayani masyarakat.