.jpg)
Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebagai upaya memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam menangani stunting. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo, Tono Prihatono, menegaskan bahwa penurunan stunting masih menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Tono menyebut, isu stunting tidak hanya menjadi perhatian daerah, tetapi juga selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam agenda membangun manusia Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas sejak dini.
Data menunjukkan, kondisi stunting di Kabupaten Wonosobo mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting pada 2021 mencapai 28,1 persen, tertinggi di Jawa Tengah. Pada 2022, angka tersebut berhasil ditekan hingga turun 5,4 persen menjadi 22,7 persen dan menempatkan Wonosobo di peringkat 12 provinsi.
Namun pada 2023, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) mencatat kembali kenaikan prevalensi stunting dan menjadikan Wonosobo sebagai daerah dengan angka tertinggi di Jawa Tengah. Perbaikan kembali terlihat pada 2024, dengan hasil SSGI yang menunjukkan penurunan sebesar 5,3 persen menjadi 23,9 persen. Meski demikian, kecamatan Kejajar, Kertek, dan Mojotengah masih mencatat angka stunting tertinggi di wilayah kabupaten.
Tono menekankan bahwa percepatan penurunan stunting harus dilakukan melalui penguatan edukasi dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam membangun budaya hidup sehat dan pemenuhan gizi seimbang. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pemenuhan gizi keluarga sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan keluarga yang sehat.
Selain pendekatan edukatif, pemerintah mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar intervensi berjalan tepat sasaran dan tepat waktu. Optimalisasi peran TPPS hingga tingkat desa menjadi penting untuk memastikan program penanganan stunting dapat menyentuh keluarga yang benar-benar membutuhkan. Semua langkah tersebut, kata Tono, harus didasarkan pada perencanaan berbasis data agar kebijakan dan anggaran lebih akurat dan efektif.
Pemkab Wonosobo berharap, sinergi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan mampu mempercepat penurunan stunting sekaligus mendukung visi besar pembangunan manusia dalam kerangka Asta Cita nasional. (FAZ)