Pengadaan Kertas HVS Lewat E-Katalog, Pemkab Wonosobo Tekan Belanja Hingga Rp737 Juta

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menargetkan efisiensi belanja daerah sebesar Rp737,67 juta melalui konsolidasi pengadaan kertas HVS untuk kebutuhan perangkat daerah selama periode 2026–2027. Langkah tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Katalog Elektronik Kabupaten Wonosobo agar proses pengadaan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, saat membuka kegiatan Konsolidasi Pengadaan Kertas HVS di Ruang Rapat Mangunkusumo Setda Wonosobo pada Senin, 8 Juni 2026 menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dijalankan secara profesional dengan mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi serta prinsip akuntabilitas.

Dalam pertemuan ini dilakukan juga penandatanganan Kontrak Payung dengan 18 pengusaha bidang terkait. Andang menyebut, seluruhnya merupakan pengusaha asli Wonosobo. Hal ini juga sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mendorong pelaku usaha ditingkat lokal. 

One juga mendorong penyedia lokal untuk meningkatkan kompetensi, melengkapi legalitas usaha, dan menjaga kualitas produk agar mampu bersaing dalam pengadaan pemerintah. Ia menambahkan, integritas seluruh pihak menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Wonosobo, Endang Susila, mengatakan kebutuhan kertas HVS untuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Wonosobo sekitar Rp2,8 miliar. Besarnya nilai kebutuhan tersebut menjadi alasan dilakukannya konsolidasi agar pengadaan lebih efisien dan menghasilkan harga yang lebih kompetitif.

Menurut Endang, berdasarkan hasil perhitungan tim, konsolidasi pengadaan kertas HVS berpotensi menghasilkan efisiensi sebesar 23,95 persen atau sekitar Rp737,67 juta dibandingkan standar harga yang berlaku. Selain menghemat anggaran, kebijakan ini juga diharapkan memperluas peluang pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.

Melalui konsolidasi tersebut, Ia berupaya memastikan setiap rupiah belanja daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekaligus memperkuat reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa. (FAZ)