.jpg)
Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Wonosobo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan (SP) dan penguatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi dan Umum Setda dr. M Riyatno dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang berlangsung di Gedung Mangoen Koesoemo Setda Wonosobo pada Rabu, 23 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Riyatno menjelaskan bahwa setiap perangkat daerah memiliki kewajiban menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) sebagai bentuk kepastian hukum bagi pemberi dan penerima layanan publik. Riyatno juga menyoroti beberapa permasalahan utama dalam implementasi SP dan SKM di lingkungan Setda.
Menurutnya terdapat sejumlah kendala seperti layanan yang belum terdata secara lengkap, duplikasi layanan hingga 14 jenis, serta kesulitan staf dan kepala bagian dalam memahami format SP yang telah ditentukan. Selain itu, belum seluruh layanan dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berpotensi menimbulkan maladministrasi.
Dari total 40 jenis layanan, baru 13 yang tercatat dalam aplikasi SKM. Padahal, hasil survei kepuasan ini sangat penting untuk mengukur efektivitas pelayanan publik. Pada kesempatan tersebut ia juga memperkenalkan inovasi sistem pelayanan berbasis Front Desk.
Dalam sistem baru ini, Ruang Cokro yang sebelumnya digunakan untuk rapat kini difungsikan sebagai ruang pelayanan terpusat dan ruang transit bagi tamu. Dengan demikian, setiap pengunjung atau pelanggan wajib diterima dan dilayani di Front Desk tanpa diperkenankan langsung masuk ke ruang kerja masing-masing bagian.
Melalui sistem Front Desk ini, pihaknya ingin memastikan seluruh proses pelayanan berlangsung secara tertib, tercatat, dan terstandar. Pengunjung wajib melakukan pendaftaran melalui sistem digital agar layanan lebih transparan dan terkoordinasi.
Selain membahas sistem pelayanan, FKP ini juga menjadi ajang bagi peserta dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap rancangan Standar Pelayanan yang akan disosialisasikan oleh masing-masing kepala bagian. Dalam forum tersebut, ia juga menegaskan arah kebijakan Setda dalam transformasi digital pelayanan publik.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, ia berharap dapat memperkuat komitmen bersama untuk membangun sistem pelayanan publik yang transparan, inklusif, terukur, dan berbasis data. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan visi Kabupaten Wonosobo menuju tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.